Transparansi Audit Polusi PT LCI Masih Gelap, Langit Cilegon Masih Memerah

Langit Cilegon masih merah jingga pada hari ketiga proses commissioning PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Dari puncak cerobong kilang petrokimia raksasa itu, kobaran api menjilat udara dalam aktivitas flaring, pembakaran gas sisa yang menjadi bagian dari uji coba produksi.

Nyala itu bukan hanya penanda dimulainya era baru industri kimia di Cilegon, tapi juga alarm dini dari sebuah sistem pengawasan yang pincang.

Tidak ada penjelasan resmi dari PT LCI soal kandungan zat yang terbakar. Tidak ada laporan terbuka tentang emisi yang dilepas ke atmosfer. Tak tersedia sensor independen yang mencatat kualitas udara saat flaring menyala.

Pemerintah Kota Cilegon pun tidak hadir dengan kendali langsung. Warga hanya bisa menatap langit yang berubah warna sambil bertanya-tanya: apa yang sebenarnya mereka hirup?

Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), LCI mendapat karpet merah, dari percepatan izin, insentif pajak, hingga dukungan infrastruktur. Namun di balik semua kemudahan itu, absennya transparansi lingkungan menunjukkan satu hal, negara lebih cepat melayani investasi daripada melindungi warganya?

Proyek ini adalah bagian dari program percepatan investasi Presiden Joko Widodo, melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2021. Fasilitas petrokimia ini akan memproduksi polypropylene, butadiene, hingga BTX (benzene, toluene, xylene) yakni bahan baku industri plastik, karet, hingga pelarut kimia.

Dengan skala dan potensi risiko sebesar itu, audit lingkungan seharusnya dilakukan secara terbuka dan mandiri. Namun dalam praktiknya, seluruh pengujian kualitas udara Langit Cilegon selama masa flaring diserahkan pada laboratorium pihak ketiga yang ditunjuk dan dibayar oleh perusahaan itu sendiri.

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Masduki, menuding sistem pengawasan lingkungan di kota industri ini sudah kehilangan fungsi kontrol.

“Bagaimana kita bisa melindungi rakyat kalau Dinas Lingkungan Hidup hanya menerima laporan dari laboratorium yang dibayar oleh industri? Itu bukan pengawasan, itu ketergantungan,” ujarnya.

Menurut Masduki, prinsip dasar good governance adalah hadirnya pengawasan yang independen. “Yang mengawasi tidak boleh dibiayai oleh yang diawasi. Itu prinsip. Dan prinsip ini belum ditegakkan di Cilegon.”

Ia juga menyoroti tidak adanya  Laboratorium Lingkungan yang seharusnya dimiliki pemerintah Kota Cilegon Padahal, dasar hukumnya sudah jelas melalui UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014.

“Ini bukan soal anggaran. Ini soal keberpihakan. Kalau kita bisa fasilitasi investasi triliunan rupiah, masa bangun laboratorium kecil saja tidak bisa?” katanya.

Ketiadaan laboratorium netral membuat publik hanya bisa menebak-nebak kandungan udara yang mereka hirup setiap kali cerobong menyala. Tak ada mekanisme verifikasi independen. Tak ada ruang partisipasi warga dalam pengawasan lingkungan. Transparansi hilang di antara nyala api dan kepulan gas tak kasatmata.

Masduki mendesak agar pembangunan laboratorium lingkungan menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025. “Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya dari ancaman polusi yang tak terlihat,” katanya.

Langit Cilegon mungkin bisa kembali biru. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara, apa sebenarnya yang kita hirup waktu itu dan kenapa kita tidak pernah diberi tahu?

Setiap kemenangan haha338 yang anda menangkan dijamin sepenuhnya tanpa potongan apa pun dan anda berhak menguangkannya. Daftar situs slot terbaru haha388 login kami selalu menjadi pilihan tepat anda ceri188 dibandingkan agen slot lainnya ceri188. Karena saat ini banyak penawaran terbaik haha388 slot yang bisa anda ikuti untuk memenangkan keuntungan ceri188 dari permainan slot Gacor Maxwin slot haha388. Tidak ada batasan waktu dan tempat ceri188. Semua ini diperuntukkan bagi semua kalangan haha388 link alternatif terutama para member situs judi slot terpercaya ceri188 ini. Daftar sekarang dan nikmati berbagai keuntungannya. Tentu saja kepuasan menanti anda ids388.

Leave a Reply